Zulhas Ungkap Nasib 13 Ribu SPPG yang Dinilai Boros, Ada yang Jadi Prioritas

• 

• Bisnis

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:24 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap nasib 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya menjadi sorotan karena dinilai memboroskan anggaran. Pemerintah membagi penanganan ribuan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berdasarkan tingkat prioritas wilayah.

Zulhas mengatakan pemerintah akan membagi 13 ribu titik SPPG ke dalam dua kategori utama. Prioritas diberikan kepada wilayah tertinggal dan daerah yang memiliki angka stunting tinggi atau masuk dalam zona merah berdasarkan pemetaan pemerintah.

Wilayah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian utama pemerintah. Penanganan SPPG di wilayah tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

SPPG di Daerah Stunting Tinggi Jadi Prioritas

Zulhas menjelaskan pemerintah akan terlebih dahulu menangani SPPG yang berada di wilayah tertinggal serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Menurutnya, wilayah yang masuk kategori zona merah akan mendapatkan prioritas dalam penyelesaian persoalan 13 ribu dapur MBG tersebut.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah, kata Zulhas, tidak akan langsung menyelesaikan seluruh persoalan 13 ribu titik tersebut dalam waktu yang sama. Untuk sebagian besar SPPG lainnya, pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang untuk menentukan langkah penyelesaiannya.

Wilayah yang menjadi bagian dari penanganan tahap berikutnya antara lain Sumatera dan Jawa. Pemerintah memperkirakan proses untuk wilayah tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.

Menurut Zulhas, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mempelajari persoalan yang terjadi di sebagian besar titik SPPG tersebut sekaligus mencari jalan keluar yang tepat.