4 Rudal Balistik Iran Hantam Kapal Induk AS USS Abraham Lincoln

• 

• Berita

• International

Senin, 2 Maret 2026 - 07:26 WIB

VIVA – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melakukan serangan balasan dengan menargetkan Kapal USS Abraham Lincoln, sebagai bagian dari Operasi True Promise 4, kata kantor humas IRGC, Minggu, 1 Maret 2026.

Kapal Induk AS itu telah menjadi sasaran empat rudal balistik Iran, sekaligus menandai "serangan dahsyat oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap musuh telah memasuki fase baru dan darat serta laut akan menjadi tempat pemakaman bagi para agresor teroris," tambahnya dilansir Tasnim.

Sebelumnya pada hari Minggu, IRGC mengumumkan bahwa mereka telah memulai gelombang ketujuh dan kedelapan Operasi True Promise 4 sebagai tanggapan terhadap agresi yang sedang berlangsung oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.

Sebagai tanggapan terhadap agresi AS dan Israel yang dimulai pada Sabtu pagi, IRGC telah melakukan empat gelombang serangan presisi utama terhadap situs-situs militer di wilayah pendudukan—termasuk Tel Aviv dan Haifa—dan memaksa para pemukim Israel untuk berlindung di bawah tanah. 

Laporan menunjukkan bahwa para pejabat senior, termasuk perdana menteri Benjamin Netanyahu, telah berlindung di bunker yang diperkuat karena meningkatnya ancaman.

IRGC juga menargetkan pangkalan-pangkalan yang dioperasikan AS di seluruh Asia Barat, termasuk Armada Kelima di Bahrain, serta instalasi-instalasi penting di Qatar dan UEA karena peran mereka dalam mendukung agresi terhadap Iran.

Iran menuding AS dan Israel telah melakukan aksi terorisme dan pembunuhan terencana (assassination) terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Dalam pernyataan resmi pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan serangan gabungan kedua negara itu pada Sabtu, 28 Februari 2026, melanggar prinsip dan norma hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tindakan teroris oleh AS dan rezim Zionis (Israel), yang melakukan pembunuhan terencana terhadap Pemimpin Tertinggi serta pejabat tinggi lainnya melalui agresi militer terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional negara (Iran), merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seluruh prinsip dan norma internasional," sebut pernyataan itu.

Menurut pemerintah Iran, penggunaan kekuatan militer terhadap pimpinan negara berdaulat tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum internasional.