Akui Program MBG dan Kopdes Punya Kekurangan, Purbaya: Pemerintah Tak Menutup Mata

• 

• Bisnis

Jumat, 3 Juli 2026 - 21:02 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, agar pelaksanaannya makin efisien dan tepat sasaran.

Dia mengakui, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal pelaksanaannya, sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan.

Purbaya memastikan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara makin akuntabel.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” kata Purbaya dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli 2026.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan bahwa reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.

Dia menegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Berbagai langkah pembenahan juga dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," ujar Purbaya.

Dia memastikan, setiap keputusan Presiden Prabowo atas kebijakan strategis, tentunya juga sudah melalui mekanisme pembahasan bersama yang mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara.

Purbaya menambahkan, pihaknya juga selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal, dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

Defisit APBN pun dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibandingkan berbagai negara lain.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujarnya.