BGN Sebut Dana MBG Rp117 Miliar per Hari Diserap 1,8 Juta Kelompok Miskin Ekstrem

1 week ago 5

Kamis, 16 April 2026 - 20:02 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut aliran dana yang mengalir ke daerah berkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp1 triliun per hari yang diserap oleh lebih dari 1 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), utamanya dari kelompok miskin ekstrem.

"Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Sekitar Rp117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah," kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sony menjelaskan insentif untuk SPPG sebesar Rp6 juta per hari bukan keuntungan, melainkan investasi untuk pemberdayaan masyarakat, karena jumlah anggaran tersebut akan kembali kepada masyarakat.

"Sebanyak Rp117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG," ujar Sony.

Ia menambahkan Program MBG juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha bahan pangan dengan uang ratusan miliar rupiah yang mengalir setiap hari, dan terserap oleh pedagang bahan makanan yang menjadi pemasok program prioritas nasional itu.

Menurut Sony, wujud pemberdayaan masyarakat terlihat nyata dalam rangkaian rantai pasok MBG yang selama ini selalu melibatkan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mengimbau seluruh SPPG untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menyiapkan rantai pasok MBG, karena kebutuhan SPPG yang dipenuhi dari pasar tradisional berpotensi mengganggu perputaran ekonomi di tengah masyarakat yang selama ini sudah berjalan.

"Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG," paparnya.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |