Jakarta, VIVA – Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 300 miliar dari total pagu Rp 1,07 triliun untuk tahun 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah kontributor dan mitra kontrak RRI, serta penghentian sementara pemancar AM (Amplitude Modulation) yang selama ini digunakan untuk penyiaran.
Kebijakan ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Inpres tersebut menargetkan penghematan sebesar Rp 50,5 triliun dalam dana transfer ke daerah (TKD), serta total pemangkasan APBN mencapai Rp 306,6 triliun.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan identifikasi efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Curhat Penyiar RRI untuk Presiden Prabowo
Radio Republik Indonesia / RRI
Photo :
- vivanews/Andry Daud
Dampak dari pemangkasan anggaran ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai RRI. Salah satu penyiar RRI secara terbuka menyampaikan keluhannya kepada Presiden Prabowo Subianto, menyoroti dampak sosial dari kebijakan efisiensi ini.
"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan hari ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak dapat berjalan dengan baik, seperti makanan gratis untuk anak-anak,” ungkap sang penyiar dengan nada haru, dilansir Instagram @aiinizzaa.
Meskipun memahami kondisi pemerintahan Presiden Prabowo, sang penyiar tetap menyayangkan PHK di tempat kerjanya yang terjadi akibat efisiensi anggaran.
“Sudahkah Bapak berpikir bahwa di pagi hari Bapak berhasil untuk menyediakan makanan gratis dan bergizi bagi anak-anak. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberi makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan, karena efisiensi yang telah Bapak lakukan," ujarnya.
"Lalu, menurut Bapak di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak?" tutup sang penyiar.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena mencerminkan dilema sosial yang muncul dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Halaman Selanjutnya
Dampak dari pemangkasan anggaran ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai RRI. Salah satu penyiar RRI secara terbuka menyampaikan keluhannya kepada Presiden Prabowo Subianto, menyoroti dampak sosial dari kebijakan efisiensi ini.