4 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri geram dengan legislator Inggris dalam forum parlemen internasional. Kegeraman Irene karena legislator Inggris itu menyinggung soal Papua.
Isu penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua disinggung legislator Inggris dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Jumat (20/6/) waktu setempat.
Mulanya, salah seorang anggota parlemen Inggris menyampaikan pandangannya terkait situasi HAM di Papua dalam sesi General Debate dengan tema ‘Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust and embracing hope for our common future’.
Dalam sesi itu, setiap perwakilan parlemen negara anggota IPU maju ke podium untuk menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi. Legislator Inggris itu meminta agar pemerintah RI buka akses wilayah Papua kepada dunia internasional.
Menurut sang legislator itu, akses wilayah Papua tak lagi dibuka sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi.
Menanggapi itu, Irine menolak tegas tudingan tersebut. Dia menyampaikan itu saat delegasi RI mendapat giliran berbicara.
Irine menuturkan pernyataan legislator Inggris itu tak berdasar. Ia bilang omongan politikus Inggris itu tak pantas disampaikan dalam forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar-parlemen.
Dengan lantang, ia menyampaikan protes dan keberatan atas sikap parlemen Inggris yang memanfaatkan forum IPU dengan menyinggung masalah HAM di RI.
"Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar," tutur Irine.
"Saya sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami," jelas Irine.
Dia menegaskan isu Papua tak tepat dibahas dalam forum IPU.
"Ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Saya dengan tegas menolak pernyataan Anda," kata politikus PDIP dari Dapil Maluku Utara itu.
Irine menjelaskan RI memiliki ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antarumat beragama. Hal itu melalui kebijakan inklusif dan partisipatif, berdasarkan nilai-nilai nasional.
"Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tutur Irine.
Menurut dia, persoalan di Indonesia bisa diselesaikan dengan cara berdialog, khususnya dalam melindungi hak-hak minoritas. Kata Irine, hal itu membutuhkan waktu dan proses melalui kebijakan yang inklusif dan komitmen terhadap keadilan.
"Dialog ini memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” ujarnya
Halaman Selanjutnya
Irine menuturkan pernyataan legislator Inggris itu tak berdasar. Ia bilang omongan politikus Inggris itu tak pantas disampaikan dalam forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar-parlemen.
