DPR Minta Pengusaha Bayar THR Dua Minggu Sebelum Lebaran

• 

• Bisnis

Selasa, 24 Februari 2026 - 15:34 WIB

VIVA –Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja dilakukan paling lambat H-14 atau dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. 

Edy menyampaikan usulan tersebut di Jakarta, Selasa, dengan alasan pembayaran lebih awal dapat mendukung kelancaran arus mudik, mendorong perputaran ekonomi, serta memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan. 

"Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran," kata Edy. 

Usulan itu disampaikan merespons imbauan pemerintah kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026, menjelang dan setelah Lebaran. Menurut dia, skema pembayaran THR yang masih mengacu pada H-7 berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut. 

Ia menilai, jika THR dibayarkan lebih awal, pekerja memiliki waktu cukup untuk mengatur perjalanan mudik dan mempersiapkan kebutuhan hari raya. Selain itu, pencairan lebih dini dinilai dapat membantu pekerja berbelanja sebelum terjadi lonjakan harga bahan pokok menjelang Lebaran. 

Edy juga menyoroti masih adanya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering kali baru dilakukan setelah Idul Fitri, ketika dampaknya sudah dirasakan pekerja. 

Karena itu, ia mengingatkan para pengusaha agar mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai regulasi yang berlaku. THR, menurut dia, bukan kebijakan baru dan sudah menjadi kewajiban rutin yang harus dianggarkan setiap perusahaan. 

"THR bukan kebijakan baru. Ini kebijakan yang sudah lama berjalan dan setiap perusahaan sudah menganggarkannya. Semakin awal dibayarkan, justru semakin baik bagi pekerja maupun perputaran ekonomi," ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan berjalan efektif. Dengan periode libur Lebaran yang cukup panjang, pengawasan berpotensi terkendala jika laporan masuk saat masa cuti bersama. 

"Pengawas ketenagakerjaan di daerah juga menjalani masa libur. Jika ada laporan pelanggaran, waktunya menjadi sangat terbatas," katanya. 

Revisi Aturan THR H-7

Sejalan dengan itu, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang saat ini mengatur pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran. "Jangan H-7 tapi H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri," kata Edy.