Jakarta, VIVA – Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk merestrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan memangkas jumlah entitas dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200-300 perusahaan mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus mengembalikan fokus BUMN pada sektor-sektor yang bersifat strategis.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara". Forum tersebut menghadirkan anggota DPR, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk membahas arah restrukturisasi perusahaan negara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan seluruh masukan dari forum tersebut akan dihimpun menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembahasan mengenai masa depan BUMN perlu dibangun melalui kritik yang konstruktif dan berbasis data.
"Kami akan bikinkan buku dengan catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ujarnya, dikutip Minggu 26 Juli 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai pembentukan BUMN pada dasarnya harus memiliki tujuan strategis dan berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi entitas yang menjalankan usaha yang sebenarnya sudah mampu dikerjakan oleh sektor swasta.
Menurut politikus yang akrab disapa Demer tersebut, pada awal pembentukannya BUMN hadir untuk menjawab kebutuhan negara, mulai dari menjaga sektor strategis, melaksanakan penugasan pemerintah, hingga mendorong pembangunan di daerah yang belum berkembang. Kerangka tersebut, kata dia, perlu kembali menjadi acuan dalam menyusun struktur BUMN ke depan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia menilai, seiring berjalannya waktu banyak perusahaan negara mengembangkan berbagai lini usaha yang tidak lagi berkaitan langsung dengan bisnis utamanya. Kondisi itu menyebabkan munculnya berbagai entitas turunan yang dinilai berpotensi mengurangi fokus perusahaan terhadap mandat utamanya.
Demer juga berpandangan bahwa konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan terhadap perusahaan yang mengalami persoalan kinerja. Dengan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, pemerintah dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk memperbaiki entitas yang membutuhkan dukungan maupun memanfaatkan peluang investasi baru.
Halaman Selanjutnya
"Ketika ada entitas yang bleeding, maka bisa segera kita perbaiki, atau ada opportunity bagus segera kita tambahkan," ujarnya.

6 hours ago
2











