Ekonom Kritik Impor 105 Ribu Pikap India: Inkonsisten dan Melemahkan Daya Saing, Harus Dibatalkan!

• 

• Bisnis

Selasa, 24 Februari 2026 - 08:42 WIB

VIVA – Rencana pemerintah mengimpor 105 ribu kendaraan niaga jenis pick-up secara utuh (completely built up/CBU) dari India untuk mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik tajam dari kalangan akademisi.

Ekonom senior Indef yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai kebijakan tersebut mencerminkan inkonsistensi arah industrialisasi nasional dan berpotensi melemahkan struktur industri otomotif dalam negeri.

Menurut Didik, di tengah komitmen pemerintah mendorong industrialisasi, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta penguatan rantai pasok manufaktur, impor dalam jumlah besar justru berisiko menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung.

"Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional," kata Didik dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Februari 2026.

Ia menyoroti dampak makroekonomi dari kebijakan tersebut. Impor kendaraan secara masif, kata Didik, berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. Padahal, Indonesia saat ini telah mengekspor produk otomotif ke berbagai negara dengan volume mencapai lebih dari 500 ribu unit per tahun.

Didik menilai kebijakan impor 105 ribu unit pick-up dapat melemahkan strategi Indonesia sebagai basis produksi otomotif regional. Alih-alih memperkuat posisi sebagai eksportir, Indonesia justru berisiko menjadi pasar bagi produsen luar negeri.

"Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia," ujarnya

Ia mengingatkan, selama dua dekade terakhir industri otomotif Indonesia telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global dengan dukungan investasi besar. Masuknya kendaraan impor dalam jumlah signifikan dikhawatirkan menurunkan utilisasi pabrik dalam negeri, menekan volume produksi, serta mengurangi daya saing industri nasional.

Didik juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan strategi hilirisasi dan penguatan manufaktur yang selama ini digaungkan pemerintah. Inkonsistensi kebijakan, menurutnya, dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik domestik maupun asing, serta merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang. "Pemerintah mutlak harus membatalkannya," tegasnya