Ekonom Ungkap Dampak dari Keputusan S&P Global Pertahankan Peringkat Utang RI

• 

• Bisnis

Rabu, 15 Juli 2026 - 10:17 WIB

Jakarta, V IVA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa keputusan lembaga pemeringat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan prospek stabil menjadi kabar positif bagi pasar keuangan nasional.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa peringkat Indonesia hanya dipertahankan, bukan dinaikkan. Apa yang perlu disorot ialah pesan di balik prospek stabil beserta syarat yang menyertainya.

“Artinya, Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi sehingga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ucapnya di Jakarta, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.

Dia menjabarkan, bagi investasi, peringkat yang tetap terjaga dianggap membantu dalam menjaga biaya utang pemerintah tetap terkendali dan mempertahankan daya tarik obligasi Indonesia di mata investor global. Namun, optimisme S&P masih banyak bertumpu pada proyeksi membaiknya penerimaan negara akibat kenaikan harga komoditas.

Hal ini menandakan sebagian penilaian positif tersebut masih bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah, bukan sepenuhnya berasal dari penguatan fundamental ekonomi melalui reformasi struktural.

Di sisi lain, S&P juga memberikan pesan cukup jelas bahwa mereka mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kebijakan makro yang prudent, dan rasio utang pemerintah yang masih rendah dibanding negara setara.

Meskipun demikian, mereka tetap menyoroti kelemahan yang sudah lama dihadapi Indonesia, yaitu pendapatan per kapita yang masih rendah, basis ekspor dan penerimaan negara yang sempit, serta pendalaman sektor keuangan yang belum optimal.

“Inti persoalannya adalah rasio penerimaan negara terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang masih rendah. Selama ruang fiskal bertumpu pada basis penerimaan yang terbatas, setiap pelemahan harga komoditas akan langsung meningkatkan tekanan terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ungkap dia.

Yusuf sendiri tertarik terhadap pandangan S&P terkait kebijakan hilirisasi. Mereka disebut mengakui hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah, ekspor, dan penerimaan negara. Pada saat yang sama, mereka mengingatkan perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau implementasi yang tak konsisten dapat mengurangi kepercayaan investor, menekan nilai tukar rupiah, dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.