Fakta-fakta Penggeledahan Kementerian PU, Menyasar Banyak Ruangan Termasuk Ruang Menteri

• 

• Bisnis

Jumat, 10 April 2026 - 20:05 WIB

Jakarta, VIVA – Penggeledahan yang dilakukan penyidik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyasar sejumlah ruangan penting, termasuk ruang kerja Menteri PU Dody Hanggodo. Hal ini diungkapkan langsung olehnya yang mengaku turut terkejut dengan proses tersebut.

Dody menjelaskan bahwa penyidik tidak hanya memeriksa unit tertentu, tetapi juga membuka akses ke berbagai ruangan, termasuk ruangannya sendiri. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara detail apa saja yang menjadi objek penyitaan.

Ia menyebut, ada dokumen yang berada di meja kerjanya turut diambil. Dokumen tersebut, menurutnya, termasuk berkas audit yang saat ini masih dalam proses.

“Ada beberapa dokumen yang saya taruh di tempat saya, terus diambil. Cuma tentunya saya lupa karena kebanyakan dokumen. Apa pun yang di meja saya,” kata dia.

Selain ruang Menteri, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah unit lain seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Dody menyebut bahwa penyidik “datang ke semua tempat”, meski ia tidak bisa memastikan apakah seluruh unit di kementerian ikut diperiksa.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi apakah memang hanya masalah tertentu atau ada yang lain. Tapi yang pasti kemarin datang ke semua tempat, terutama Cipta Karya dan Sumber Daya Air,” ujarnya.

Terkait langkah yang diambil, Dody mengaku telah melaporkan situasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan telah memberikan izin penuh kepada penyidik untuk mengakses seluruh ruangan, termasuk ruang Menteri, guna memastikan transparansi.

"Saya mengatakan ke Pak Presiden, Pak saya izin kasih akses kepada penyidik untuk masuk ke ruangan siapapun, supaya tidak ada kesan pilih-pilih," tuturnya.

Dody menegaskan bahwa dirinya sengaja tidak mencari tahu lebih jauh mengenai detail penggeledahan karena menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia khawatir jika terlalu jauh mencampuri, hal tersebut justru dapat dianggap sebagai bentuk intervensi.

Menurutnya, penggeledahan ini merupakan bagian dari proses audit yang berlanjut ke ranah penegakan hukum. Ia juga menekankan bahwa kementeriannya akan bersikap kooperatif dengan memberikan dokumen yang dibutuhkan penyidik.