PDIP Kalsel Minta Prabowo Tingkatkan Mutu Pendidikan di Daerah, Ini Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:09 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel, HM Syaripuddin meminta Presiden Prabowo Subianto untuk fokus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Menurut Syaripuddin, kesenjangan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dengan masyarakat di daerah, khususnya wilayah Indonesia Timur tampak sangat jauh sekali. Baik dalam bentuk sarana pendidikan penunjang serta kualitas tenaga pengajar.

”Kami tak bermaksud menggurui, harus diakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan ini sangat tampak di depan mata kita. Karena itu, kami meminta pemerintah fokus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu mengatakan pendidikan di daerah harus difokuskan pada sejumlah aspek mendasar yang saling berkaitan, misalnya aksesibilitas pendidikan harus agar seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan tanpa hambatan, baik dari aspek ekonomi, geografis, maupun sosial. 

”Pendidikan harus difokuskan pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu ditujukan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata, memperkecil kesenjangan antarwilayah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata dia. 

Bang Dhin menyebutkan, dari data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini terdapat 5.680 guru yang belum tersertifikasi dari total 14.144 tenaga pendidikan. 

Dari sisi mutu pendidikan, imbuh dia, mayoritas sekolah masih berada pada akreditasi B, yaitu sebanyak 175 sekolah, sementara yang terakreditasi A sebanyak 117 sekolah, dan 69 sekolah masih berada pada akreditasi C. 

Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan utama. Tercatat sebanyak 1.399 ruang kelas dalam kondisi rusak, terdiri dari 917 rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.

”Data itu khusus di Kalimantan Selatan, mungkin kondisi di Indonesia timur lainnya kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah. Kami berharap, pemerintah bisa secepatnya membantu peningkatan kualitas tenaga pendidikan yang lebih baik. Karena sertifikasi para guru ini juga terkait dengan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa itu,” kata dia.