5 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait datang ke KPK pada Selasa, 18 Maret 2025. Ternyata, mereka berdua meminta pendampingan KPK agar program masing-masing bisa tersalurkan dengan baik.
“Inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi, atau kepada kantung-kantung yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Gedung KPK pada Selasa, 18 Maret 2025.
Gus Ipul, Maruarar Sirait dan Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 18 Maret 2025
Photo :
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Program 3 juta rumah dari Kementerian PKP dan program penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI menjadi salah satu topik yang dibahas sore tadi.
Pembahasan tersebut, kata Tanak, dilakukan agar anggaran yang sudah diberikan dari negara tidak disalahgunakan.
"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah, khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," ucap Tanak.
Sementara itu, Maruarar Sirait menjelaskan program 3 juta rumah yang turut dikonsultasikan ke KPK. KPK sudah menuturkan saran supaya data yang sudah ada tepat sasaran.
“Kami bisa mendapatkan masukan dari Pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," jelas Ara.
Bahkan, Ara juga turut berkonsultasi dengan KPK soal program rumah subsidi. Pasalnya, program rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.
"Kedua, karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, dan itu juga ada APBN-nya jelas bagian dari keuangan negara. Jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," kata Ara.
Selanjutnya, Gus Ipul yang juga datang ke KPK mengatakan dirinya berkonsultasi soal data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Data itu, kata Gus Ipul, akan dijadikan sebuah acuan pembagian bansos agar tepat sasaran.
"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," beber Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya berharap hal itu bisa terus berlanjut.
Halaman Selanjutnya
“Kami bisa mendapatkan masukan dari Pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," jelas Ara.
