Hadapi Dinamika Global, Pemerintah Dorong Penguatan Fiskal dan Transformasi Ekonomi Nasional

• 

• Bisnis

Kamis, 18 Juni 2026 - 13:10 WIB

Jakarta, VIVA – Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai semakin terbatas, akibat meningkatnya beban utang pemerintah dan tantangan struktural ekonomi yang masih dihadapi Indonesia.

Karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan disiplin fiskal, diplomasi ekonomi, serta percepatan transformasi sektor riil guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, total utang pemerintah yang telah mencapai sekitar Rp 8.000 triliun, menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dalam jumlah signifikan setiap tahunnya.

“Dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 6 persen, beban pembayaran bunga utang menjadi sangat besar dan memberi tekanan terhadap APBN,” kata Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah mengambil langkah strategis melalui diplomasi ekonomi, terutama dalam melakukan negosiasi dengan para kreditur internasional terkait suku bunga dan tenor pinjaman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Diplomasi diperlukan untuk menegosiasikan kembali suku bunga serta tenor pinjaman, mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Meski demikian, Kamrussamad menilai terdapat perkembangan positif dalam struktur pembiayaan utang pemerintah. Dia menyebut, komposisi utang saat ini semakin didominasi oleh investor domestik, yang menunjukkan meningkatnya peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional termasuk melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

“Ini patut disyukuri karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia turut berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional,” kata Kamrussamad.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, khususnya terkait batas defisit anggaran yang diatur dalam undang-undang yakni maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada kuartal I-2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,91 persen dan kemudian membaik menjadi sekitar 0,8 persen.

“Ke depan, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan seiring dengan mulai bergeraknya sektor keuangan dan meningkatnya penyaluran kredit kepada dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai, pelemahan nilai tukar rupiah dalam satu dekade terakhir mencerminkan persoalan struktural ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya terselesaikan.

“Pada periode awal, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS. Dalam kurun kurang dari 10 tahun, terjadi depresiasi sekitar 26 hingga 31 persen,” ujar Fakhrul.