Hari Pertama WFH, Sekda Tangerang Sidak Langsung: Pelayanan Tak Boleh Terganggu!

• 

• Berita

• Metro

Jumat, 10 April 2026 - 18:34 WIB

Tangerang, VIVA – Penerapan hari pertama kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang langsung dipantau ketat.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, turun langsung memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Pemantauan dilakukan pada Jumat, 10 April 2026, di sejumlah instansi strategis. Salah satunya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.

Dalam keterangannya, Herman menegaskan bahwa kebijakan WFH yang mulai diterapkan bukan berarti pelayanan publik ikut dikurangi.

“Sesuai arahan, hari ini diterapkan WFH guna efisiensi energi. Namun, saya tegaskan kembali bahwa untuk instansi pelayanan publik, seluruh pegawai tetap masuk dan memberikan layanan secara optimal. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” kata Herman Suwarman, saat meninjau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi yang diinstruksikan pemerintah pusat. Namun, Pemkot Tangerang memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada layanan masyarakat.

Tak hanya memantau layanan administrasi, Herman juga menyambangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. Dalam kunjungannya, ia bertemu dengan berbagai stakeholder strategis, mulai dari APINDO Kota Tangerang, FKPT, Forum LPK, hingga jajaran BPJS Ketenagakerjaan.

Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja tetap terjamin,” ujar Sekda.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi melalui WFH harus tetap sejalan dengan produktivitas kerja yang optimal.

“Pemerintah dan dunia usaha harus terus berkolaborasi agar upaya hemat energi ini dapat berjalan tanpa mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja,” ujarnya.

Sejumlah layanan publik di Kota Tangerang dipastikan tetap beroperasi penuh, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik, pembayaran pajak, layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, hingga layanan darurat seperti BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Dengan pengawasan langsung ini, Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya: efisiensi energi boleh berjalan, namun pelayanan kepada masyarakat tetap jadi prioritas utama.