Jakarta, VIVA – Integritas gerakan mahasiswa kembali menjadi perhatian menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dalam penerimaan suap terkait aksi mahasiswa. Meski dugaan tersebut masih menjadi perhatian publik, berbagai pihak mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan independensi gerakan mahasiswa.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis, Didi Mahardhika, menyampaikan keprihatinannya atas isu yang berkembang tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, hal itu dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral sekaligus agen perubahan.
"Saya sangat prihatin dengan ulah BEM Universitas Bung Karno yang berpotensi merusak integritas mahasiswa. Nama gerakan mahasiswa bisa menjadi rusak apabila benar ada praktik-praktik seperti yang ramai diberitakan," ujarnya dalam keterangan, Minggu, 28 Juni 2026.
Mahasiswa Diminta Menjaga Idealisme
Didi menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, idealisme dan integritas perlu terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap gerakan mahasiswa tetap terpelihara.
"Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memegang teguh idealismenya dan tidak terpancing oleh upaya-upaya yang dapat menghilangkan kepercayaan publik. Gerakan mahasiswa diharapkan menjadi kekuatan yang menyerap aspirasi rakyat sekaligus menjadi alat kontrol terhadap penguasa," katanya.
Ia juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap berdiri secara independen dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
"Koreksi dari gerakan mahasiswa jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan elite politik tertentu. Gerakan mahasiswa harus tetap independen dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tegasnya.
Kritik Dinilai Tetap Penting sebagai Fungsi Pengawasan
Menurut Didi, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun, ia berpandangan kritik tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Gerakan mahasiswa sebaiknya mengawasi dan mengevaluasi program, bukan menghentikan program," ujarnya.
Ia menyinggung sejumlah aksi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir yang mengangkat isu "Menuju Indonesia Bangkrut" serta menyerukan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, ia berharap kritik lebih difokuskan pada aspek transparansi, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

5 hours ago
1











:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8004128/original/059258800_1780843343-word_media_image4.jpg)