1 day ago
4
Jakarta, VIVA – Politisi Partai Golkar, Galih D Kartasasmita, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mencabut izin usaha pertambangan atau IUP pada empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, membuktikan adanya keseimbangan pembangunan.
Galih mengatakan, ini patut diapresiasi. Sebab, pemerintah mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan atau alam. Dimana Raja Ampat dikenal akan kekayaan ekologinya.
"Ini bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa seimbang antara ekonomi dan ekologi, sudah seharusnya kegiatan ekonomi tetap harus memikirkan lingkungan sekitar," kata Galih dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 11 Juni 2025
Pencabutan IUP diumumkan pemerintah melalui keterangan pers bersama di Kantor Kepresidenan, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 Juni 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga didampingi Mensesneg, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, mengumumkan pencabutan pada empat perusahaan. Yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Pencabutan izin ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh yang melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.
Keputusan diambil setelah dilakukan penyelidikan internal. Juga ada suara dari publik yang melihat kondisi di lokasi. Potensi kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan juga ada. Sehingga mengancam kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Galih pun mengapresiasi respon cepat Menteri Bahlil, setelah mendapat arahan langsung dar Presiden Prabowo.
"Respon cepat dari Pemerintaha Presiden Prabowo dan Menteri ESDM pak Bahlil Lahadalia ini penting agar diketahui kondisi riil dilapangan dan kiranya perlu juga dilakukan kajian secara menyeluruh atas perizinan tambang yang ada," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Kajian masih perlu dilakukan, agar seluruh izin masih berjalan sesuai perundang-undangan dan berwawasan lingkungan. Raja Ampat, kata dia, harus dijaga kelestarian dan keindaha alamnya.
"Dibandingkan pertambangan yang bisa habis, sektor pariwisata tentu bisa terus ada selama kita menjaganya dengan baik," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
"Respon cepat dari Pemerintaha Presiden Prabowo dan Menteri ESDM pak Bahlil Lahadalia ini penting agar diketahui kondisi riil dilapangan dan kiranya perlu juga dilakukan kajian secara menyeluruh atas perizinan tambang yang ada," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
