Jakarta Masuk Kota Teraman Kedua di ASEAN, Pramono Singgung Banyaknya Premanisme

• 

• Berita

• Metro

Sabtu, 11 April 2026 - 20:00 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, menyoroti masih adanya praktik premanisme di ibu kota meski Jakarta berhasil meraih predikat sebagai kota teraman kedua di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) menurut Global Residence Index edisi 2026.

"Jadi, Jakarta ini yang menempatkan kota nomor dua (teraman), itu bukan kata Gubernur, tetapi hasil survei dunia. Dalam persoalan itu masih ada tukang bakso, pedagang bakso yang dipalak di Tanah Abang, kami bergerak cepat, itu menjadi perhatian serius kami," kata Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 April 2026.

Menurut Pramono, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap persoalan yang masih terjadi di lapangan, khususnya yang menyasar masyarakat kecil.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah aksi pemalakan terhadap pedagang bakso di kawasan Tanah Abang. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan kota tidak hanya diukur dari data survei, tetapi juga dari rasa aman yang dirasakan langsung oleh warga.

Pramono mengungkapkan, dirinya langsung mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas.

Pelaku yang tidak hanya memalak tetapi juga merusak barang dagangan korban berhasil diamankan dan ditahan.

"Saya pada saat itu juga langsung menelepon Kepala Dinas Satpol PP untuk mengambil tindakan dan apa yang memalak, yang memecahkan mangkok-mangkoknya langsung ditangkap dan ditahan," jelas Pramono.

Langkah cepat ini, kata Pramono, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons setiap laporan masyarakat secara sigap.

Dia memastikan tidak ada toleransi terhadap tindakan premanisme dalam bentuk apa pun.

Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa memiliki dinamika sosial yang kompleks.

Jika dihitung dengan wilayah aglomerasi, jumlah penduduk bahkan mencapai hampir 42 juta jiwa menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan kondisi tersebut, potensi gangguan keamanan tetap ada, namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu hadir dan memberikan solusi cepat.

"Yang seperti itu tentunya segera kami tindak dengan tegas," ucap Pramono.