JK Wanti-wanti Konflik AS-Iran Bisa Ganggu Pasokan Energi Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 7 Maret 2026 - 07:54 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan yang tepat agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan JK merespons konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. 

Dia menilai, konflik tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama terkait kenaikan harga energi dan beban subsidi pemerintah.

Ia mengatakan eskalasi konflik internasional akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi negara.

"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar," kata JK dalam keterangannya, Sabtu, 7 Maret 2026.

JK menuturkan, konflik yang berlangsung lama dapat mengganggu pasokan energi nasional. Menurutnya, stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.

"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ungkap dia.

Selain dampak ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.

Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.

JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.

Ia mengingatkan jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, bahkan berpotensi mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas. (Ant)