13 hours ago
6
Jakarta, VIVA – Kasus korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana tidak boleh terkatung-katung. Aparat kepolisian harus tegas menyelesaikankan kasus tersebut jika tidak akan menjadi blunder bagi korps bhayangkara itu sendiri.
Demikian hal itu disampaikan akademisi bidang hukum Rorano dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (DPN KMPHI) menggelar diskusi publik dengan tema ‘carut marut penegakan hukum Polri dalam kasus Denny Indrayana’, di Jakarta Timur, Sabtu 14 Juni 2025.
Diskusi ini menyoroti kepastian penyelesaian kasus korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang sudah mengkrak 10 tahun lamanya. Selain Rorano, hadir menjadi narasumber Ketua DPN KMPHI Faisal J Ngabalin dan praktisi hukum M. Tasrif Tuasamu.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana
Photo :
- ANTARA/Maria Cicilia Galuh
“Kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana ini sangat krusial bagi institusi kepolisian, karena jika tidak bisa menangani maka akan merusak kepercayaan publik pada citra Polri,” jelas dia.
Lebih lanjut, ia juga menekankan, pentingnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus korupsi payment gateway. Menurutnya, penyelesaian perkara ini penting untuk menjaga soliditas Polri.
“Saya sekali lagi menegaskan bahwa kepolisian harus segera menyelesaikan perkara ini untuk menjaga sooliditas polri. Penegakan hukum tak bisa dijadikan alat politik bagi pihak tertentu,” beber dia.
Tak hanya itu, kata dia, mandeknya penyelesaian perkara kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana ini juga menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri, tegas dia, harus dapat transparan memberikan penjelasan mengapa kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana mandek hingga 10 tahun lamanya.
“Karena kalau tidak makin orang tidak akan percaya kepada penegakan hukum termasuk kepolisian karena dianggap bukan menjadi alat negara untuk penegakan hukum tapi menjadi alat politik kalau istilah politiknya semacam jebakan menjadi tameng untuk kepentingan politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) diterima oleh penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan kepastian penyelesaian kasus korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, Senin 26 Mei 2025.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) Faisal J Ngabalin usai diterima penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya.
KMPHI sendiri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Metro Jaya agar kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 32,09 miliar dapat dituntaskan.
“Dirkrimsus Polda Metro Jaya menerima perwakilan massa aksi untuk penyelesaian kasus tersangka korupsi payment gateway Denny Indrayana,” tegas dia.
Sementara itu, penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang menerima perwakilan massa aksi memastikan bahwa laporan KMPHI akan ditindaklanjuti.
Penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya tersebut juga akan segera melaporkan laporan dari KMPHI terkait kasus tersangka korupsi payment gateway Danny Indrayana ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Untuk diketahui, kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025.
Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini.
Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp 32.093.692.000 (Rp 32,09 miliar). Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.
Denny Indrayana sendiri telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway pada tahun 2015. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Halaman Selanjutnya
Tak hanya itu, kata dia, mandeknya penyelesaian perkara kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana ini juga menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri, tegas dia, harus dapat transparan memberikan penjelasan mengapa kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana mandek hingga 10 tahun lamanya.
