1 day ago
4
Jakarta, VIVA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya jadi perhatian. Langkah politik Prabowo itu dinilai sudah benar.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an menganalisa perintah Prabowo mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada kepentingan jangka panjang rakyat. Selain itu, langkah Prabowo juga bagus untuk kelestarian lingkungan hidup.
"Keputusan ini bukan hanya tepat secara regulatif, tetapi juga strategis secara sosial dan ekologis" kata Ali, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut dia, pemerintah menunjukkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal itu dengan diterjemahkan dalam tindakan nyata.
Perahu Boat melintasi kawasan wisata Piaynemo di Raja Ampat
Photo :
- Antara/Akbar Nugroho Gumay
Ali bilang Peraturan Presiden atau Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang diterbitkan Presiden Prabowo memperlihatkan negara bekerja secara proaktif, bukan reaktif.
"Ini mencerminkan adanya good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis data, hukum, dan kepentingan rakyat," jelas Ali.
Lebih lanjut, Ali menuturkan langkah pencabutan IUP juga penting sebagai momen untuk perkuat tata kelola sumber daya alam di Tanah Air.
Dia bilang, banyak praktik tambang yang selama ini abai terhadap regulasi dan merusak lingkungan. Hal itu karena alasan berlindung di balik narasi investasi.
Padahal, investasi yang merusak lingkungan justru akan menciptakan beban sosial-ekonomi di masa depan. Kondisi itu termasuk risiko bencana ekologis, konflik sosial, dan kerusakan habitat yang tidak dapat dipulihkan.
Pun, ia menilai kebijakan pemerintah untuk tetap mengizinkan PT Gag beroperasi karena memenuhi ketentuan dan berada di luar kawasan Geopark menunjukkan sikap proporsional. Sebab, cara pemerintah seperti itu penting agar dunia usaha yang taat aturan tetap dapat kepastian hukum.
"Artinya, pemerintah bukan anti terhadap investasi, melainkan mendukung investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," ujar Ali Rif'an.
Lebih lanjut, dia bilang, apresiasi juga layak diberikan kepada masyarakat sipil dan netizen yang menyoroti secara kritis isu ini. Namun, ia menekankan imbauan pemerintah agar publik lebih waspada terhadap konten manipulatif seperti gambar buatan Artificial Intelligence (AI) sangat relevan.
"Dalam era digital, kebijakan publik yang baik harus diiringi dengan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang tidak berbasis fakta," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Dia bilang, banyak praktik tambang yang selama ini abai terhadap regulasi dan merusak lingkungan. Hal itu karena alasan berlindung di balik narasi investasi.
