Legislator Minta Sri Mulyani Pangkas Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 Triliun: Hanya Dinikmati 13 Ribu Orang

• 

• Bisnis

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:36 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah memangkas dana untuk pendidikan kedinasan. 

Diketahui, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN namun hanya dinikmati oleh 13.000 orang. 

Sedangkan untuk pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi hanya mendapatkan anggaran Rp 91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa.

Desakan itu disampaikan Mekeng dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan," kata Mekeng, dikutip Sabtu, 5 Juli 2025.

Mekeng mengungkap alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,2 triliun.

Namun, dia mengaku heran karena anggaran pendidikan yang meningkat itu tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Dia menilai, sasaran penerima anggaran pendidikan itu kurang tepat. 

Tak hanya itu, banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak. Ketimpangan mutu antar daerah, antar kelompok sosial, bahkan antar jenis pendidikan masih sangat terasa.

"Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," tutur dia.

Di sisi lain, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas. Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

"Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas," ungkap Mekeng.

Politisi Golkar itu lantas meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang. 

Dia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Hal itu agar dana pendidikan dapat disalurkan ke daerah-daerah.

"Dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI, ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah. Ke sekolah-sekolah," pungkas Mekeng.