Legislator PDIP Ingatkan Penerima LPDP Tidak Pansos, Biaya Pendidikan Berasal dari Pajak Rakyat

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 23 Februari 2026 - 17:49 WIB

Jakarta, VIVA – Pernyataan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang menyebut “cukup saya WNI, anak jangan” terus menuai kecaman.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai ucapan tersebut tidak hanya melukai sensitivitas publik, tetapi juga menunjukkan sikap yang abai terhadap asal-usul pembiayaan pendidikan yang diterima.

Bonnie menegaskan, beasiswa LPDP bukan sekadar fasilitas akademik biasa, melainkan amanah yang bersumber langsung dari pajak rakyat. Oleh karena itu, setiap penerima beasiswa seharusnya menjaga integritas, sikap, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.

“Para penerima LPDP harus mengemban kepercayaan dalam menggunakan uang beasiswanya, terutama karena dana tersebut dihimpun dari pajak rakyat,” ujar Bonnie, Senin 23 Februari 2026.

Ia menekankan, beasiswa negara tidak boleh dimaknai sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi semata, apalagi sampai melahirkan sikap yang terkesan menjauh dari identitas kebangsaan. Menurutnya, penerima LPDP semestinya hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan nasional, bukan justru menunjukkan orientasi yang berlawanan dengan semangat pengabdian.

Bonnie juga mengingatkan agar para penerima beasiswa tidak terjebak pada simbol prestise akademik semata. Ia menyindir fenomena lulusan berpendidikan tinggi yang lebih menikmati status sosial dibanding memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Para sarjana yang beruntung mendapat beasiswa LPDP jangan gunakan hanya untuk pansos ke puncak menara gading di atas gunung, tapi gunakan untuk turun gunung membantu memecahkan persoalan yang dihadapi rakyat dengan latar belakang ilmu dan keahliannya masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan, sistem seleksi dan persyaratan LPDP selama ini telah dirancang dengan baik dan ketat. Maka dari itu, polemik yang muncul belakangan dinilai lebih berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab individu penerima beasiswa, bukan kelemahan pada sistem.

“Saya kira persyaratan LPDP sudah bagus. Tinggal konsistensi dalam menjalankan kesepakatan saja,” katanya.

Kontroversi ini bermula dari unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas yang memperlihatkan dokumen resmi dari Home Office Inggris. Dalam video tersebut, DS menunjukkan surat yang menyatakan anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris, lengkap dengan paspor yang diterbitkan.