Lintas Generasi: Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 18 Maret 2026 - 14:37 WIB

Jakarta, VIVA – Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menekankan bahwa krisis multidimensi yang terjadi saat ini berakar pada memudarnya standar moral pemimpin yang kini lebih mengandalkan otoritas formal daripada integritas.

"Dalam masa depan yang sulit, kita butuh pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus memiliki dasar track record dan integritas yang kokoh, bukan sekadar menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya dengan cara yang tidak bijaksana," ujar Sudirman dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Maret 2026.

Ia menyoroti bagaimana sumber kepemimpinan berkualitas kian menurun, berganti dengan penggunaan kekuasaan yang cenderung tidak partisipatif.

Krisis kepemimpinan ini berdampak langsung pada manajemen prioritas negara, terutama di sektor pertahanan. 

Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI (Purn.) Endriartono Sutarto memberikan catatan mengenai kebijakan alutsista yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan manusia. 

"Negara punya kewajiban bukan sekadar menjaga kedaulatan, tapi juga menyejahterakan rakyatnya. Kita cukup membuat alat yang kita punya mumpuni, daripada membeli banyak tapi dalam beberapa tahun sudah out of date," tegas mantan Panglima TNI tersebut.

Ia juga mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah anggaran stagnan yang justru menggerus hak prajurit di tingkat bawah.

Di sisi lain, rusaknya suprastruktur politik menjadi penghambat utama munculnya pemimpin berkualitas. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, membedah tipologi partai politik yang kini bertransformasi menjadi entitas komersial.

"Indonesia tidak bisa dikelola dengan format parpol seperti ini. Syaratnya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya orang super kaya yang bisa masuk. Mereka tak peduli demokrasi, yang penting kekayaan meningkat," kata Feri.

Hal ini diperkuat oleh pengusaha, Anton Supit, yang menyebut masalah fiskal negara tidak akan teratasi tanpa kepastian hukum dan good governance. Meski kritis, Anton menegaskan bahwa pemikiran ini lahir dari rasa memiliki.

“Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah sama sekali, ini negara kita semua, kita ingin semua selamat dan sukses bersama,” tuturnya.

Menutup rangkaian pemikiran tersebut, tokoh antikorupsi Erry Riyana Hardjapamekas menggarisbawahi pentingnya kerendahan hati dalam kekuasaan.

"Yang kita inginkan ialah terbukanya ruang untuk mendengar dan melakukan koreksi. Mau dikoreksi berarti ada pengakuan bahwa negeri ini adalah rumah bersama, bukan rumah orang per orang. Dengan begitu, governance-nya dapat, sehingga kesenjangan bisa dipersempit," jelas Erry.