1 day ago
5
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyusun perhitungan terbaru garis kemiskinan di Indonesia. Hal ini menyesuaikan perhitungan garis kemiskinan terbaru oleh Bank Dunia (World Bank).
Luhut mengatakan, terkait revisi perhitungan ini sudah dibicarakan sejak beberapa waktu sebelumnya. Menurutnya, perhitungan garis kemiskinan harus melihat kondisi terkini.
"Memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini setelah perubahannya harus betul-betul dilihat lagi," ujar Luhut usai menghadiri International Conference on Infrastructure Kamis, 12 Juni 2025.
Luhut mengatakan, pihaknya juga akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk meminta restu terkait perubahan perhitungan garis kemiskinan ini.
Kemiskinan meningkat di tengah pandemi
"Saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh disini, tapi harus memang dilakukan perubahan," terangnya.
Lebih lanjut, Luhut belum bisa membocorkan apakah perubahan perhitungan akan dilakukan tahun ini atau tidak. Namun, dia mengatakan bahwa saat ini data sudah lengkap.
"Bisa akan diumumkan, tapi saya pikir datanya sudah cukup lengkap," katanya.
Ketika disinggung, apakah jumlah kemiskinan di Indonesia akan naik jika dilakukan perhitungan baru, Luhut mengatakan tidak perlu kaget dengan angka. Dia meyakini, permasalahan kemiskinan akan selesai dengan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga food estate.
"Secara menyeluruh nanti sedang distudi, BPS juga bicara dengan kami mengenai ini. Sehingga kita tidak perlu kaget-kaget, kita berharap nanti mungkin kalau Presiden setuju, angka-angkanya bisa keluar nanti dan pidato Presiden mungkin akan lebih mencerminkan angka yang sebenarnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Bank Dunia resmi merevisi standar pengukuran kemiskinan global per Juni 2025. Imbasnya, angka kemiskinan Indonesia melonjak tajam dari sebelumnya 171,7 juta jiwa pada 2024, kini tercatat 194,6 juta penduduk Indonesia atau setara 68,25 persen populasi nasional dikategorikan miskin.
Revisi ini dilakukan lewat pembaruan metode penghitungan Purchasing Power Parity (PPP), yang tertuang dalam dokumen ‘June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)’. Bank Dunia mengganti acuan PPP 2017 dengan PPP 2021 yang dirilis oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024.
"Penerapan PPP tahun 2021 menyiratkan adanya revisi terhadap garis kemiskinan global," dikutip dari dokumen tersebut, Selasa, 10 Juni 2025.
Halaman Selanjutnya
"Bisa akan diumumkan, tapi saya pikir datanya sudah cukup lengkap," katanya.
