Menlu Iran Bongkar Hambatan Utama Perdamaian, Singgung Sikap AS yang Memaksa

• 

• Berita

• International

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:30 WIB

VIVA –Pendekatan maksimalis Amerika Serikat dalam hal ini sikap yang memaksakan kehendak disebut menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakhiri situasi perang dengan Iran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi saat bertemu Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeldt Kravik, di Teheran pada Selasa 12 Mei 2026.

Tak hanya itu saja, retorika ancaman dan provokasi dari Amerika Serikat serta sikap yang dianggap tidak menunjukkan itikad baik juga disebut Araghchi menjadi penghalang lainnya dalam penyelesaian situasi saat ini serta tercapainya kesepakatan diantara kedua negara tersebut, demikian seperti dilaporkan presstv.ir, dikutip Rabu 13 Mei 2026.

Seperti diketahui, Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan gabungan ke Iran sejak 28 Februari hingga 7 April lalu. Menyusul dengan perang tersebut, presiden AS, Donald Trump kemudian mengumumkan gencatan senjata setelah Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran pada minggu kedua di bulan April.

Namun pada 13 April Trump menyatakan blokade terhadap kapal dan pelabuhan Iran tetap berlangsung.

Iran sendiri tak tinggal diam, pihaknya menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari lalu. Hal ini berdampak pada terganggunnya pasokan minyak dunia. Teheran juga kemudian menerapkan pengawasan yang jauh lebih ketat usai keputusan Trump untuk mempertahankan blokade tersebut.

Iran juga menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan selama Amerika Serikat belum memenuhi syarat-syarat yang diajukan Teheran, termasuk penghentian agresi di semua lini dan pencabutan blokade.

Araghchi menekankan bahwa sumber utama situasi yang terjadi di Selat Hormuz saat ini adalah agresi Amerika Serikat dan Israel, yang kemudian diperparah oleh pelanggaran gencatan senjata secara berulang melalui kelanjutan blokade.

Menurutnya, Iran sebagai negara yang berada di kawasan pesisir Selat Hormuz tengah melakukan konsultasi dan pembahasan untuk menyusun aturan terkait pengelolaan jalur perairan tersebut sesuai hukum internasional.

Ia menambahkan, aturan itu bertujuan memperkuat dan mempermudah pelayaran yang aman di Selat Hormuz.

Sementara itu, pejabat Norwegia tersebut menekankan pentingnya menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan serta menjaga hukum internasional.