Mentan Amran: 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Pangan

• 

• Bisnis

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:30 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan bahwa dalam tiga bulan ke depan, Indonesia akan mencapai swasembada pangan. Ia optimis bahwa tahun 2026 Indonesia tak akan melakukan impor pangan.

Hal tersebut diungkap Mentan Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri kabinet Merah Putih lainnya di Istana Merdeka pada Kamis, 9 Oktober 2025.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan InsyaAllah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrem, kita swasembada," kata Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa produksi beras nasional terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini, produksi beras Indonesia telah mencapai 33,1 juta ton. Diperkirakan produksi beras menembus angka 34 juta ton pada akhir tahun 2025 nanti.

"Sampai dengan hari ini produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi itu 34 juta ton di akhir tahun," kata Amran.

Amran mengatakan, angka produksi beras tahun ini melonjak sebanyak 4 juta ton dibanding tahun lalu. Pada 2024, produksi beras Indonesia mencapai 30 juta ton.

"Alhamdulillah sekarang sudah 33,1 juta ton dan bulan depan insyaallah akhir tahun nanti 34 juta ton. Ini kabar baik untuk petani Indonesia. Jadi ada peningkatan 4 juta ton," katanya.

Jumlah produksi beras nasional itu juga melampaui target yang telah ditetapkan. Dikatakan, Komisi IV DPR dan Kementerian Keuangan menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton.

Bahkan, lanjut Amran, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebut kenaikan jumlah produksi beras Indonesia merupakan nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. 

Dengan demikian, Amran telah memenuhi target yang ditetapkan Presiden Prabowo. Saat melantik Amran pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 4 tahun. 

Target itu berubah pada 21 hari masa pemerintahan menjadi 3 tahun. Target itu berubah kembali setelah 45 hari masa pemerintahan menjadi 1 tahun.