Menteri PU Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Mundurnya Dua Dirjen

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 1 Maret 2026 - 22:09 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, buka suara terkait mundurnya dua Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PU, yakni Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro. 

Dody mengatakan, keluarnya jajaran petinggi ini berawal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara mencapai triliunan. Temuan ini menjadi titik awal evaluasi internal yang berujung pada pengunduran diri pejabat terkait.

"Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan terkait (pengunduran diri dua dirjen) itu betul, memang itu temuan BPK. Jadi BPK mengirim surat kepada saya dua kali, sangat saya yakin pada Januari 2025 dan Agustus 2025,” ujar Dody dikutip dari Antara, Minggu, 1 Maret 2026.

Ia menjelaskan, BPK telah mengirimkan surat resmi kepadanya sebanyak dua kali pada bulan Januari 2025 dan Agustus 2025. Pada surat pertama, BPK mencantumkan adanya potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 3 triliun yang disebabkan dua Dirjen PU terkait.

Dody kemudian memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti temua tersebut. Sayangnya, hasil audit BPK tidak ada diselediki lebih lanjut.

Lalu pada bulan Agustus 2025, Dody menerima surat kedua dari BPK yang menyampaikan bahwa potensi kerugian berkurang sekitar Rp 1 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 3 triliun. BPK juga meminta untuk membentuk majelis adhoc dan membentuk tim satuan kerja (satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara oleh pihak ketiga. 

Lagi-lagi belum ada tindakan serius dari jajaran Kementerian PU. Alhasil, Dody memutuskan untuk mengambilalih kasus yang menyeret dua Dirjen PU. 

“Makanya kemudian saya ambil alih. Jadi nanti kita akan membentuk majelis ad hoc, kita akan membentuk tim-tim baru di satker-satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari para satker,” jelasnya.

Dody juga menegaskan, langkah penataan internal ini merupakan bagian dari amanah langsung dari Prabowo Subianto untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan kementerian. Dia bahkan membentuk tim evaluasi khusus guna memastikan proses perbaikan berjalan efektif.

“Itulah sebabnya kemudian saya melakukan penanganan jauh lebih ketat lagi. Saya membentuk tim sendiri yang saya ketuai sendiri, dan tim itu saya yang membentuk sendiri,” tegas Dody.