Mulyadi Desak Aparat Tindak Pemodal Tambang Emas Ilegal Perusak Alam di Sumbar

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:00 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi mendesak aparat penegak hukum dengan perbantuan TNI untuk segera turun tangan menindak pihak-pihak yang memodali (cukong) aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), atau tambang emas ilegal menggunakan alat berat di Sumatera Barat (Sumbar).

Desakan ini disampaikan Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) beberapa waktu lalu. Dia menegaskan praktik kotor yang merusak alam itu tidak boleh dibiarkan.

"Mohon kiranya aktualisasi peran TNI betul-betul terwujud untuk menertibkan tambang ilegal yang sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan ini," kata Mulyadi dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.

Informasi yang beredar di masyarakat, ada dua nama dengan inisial N dan R yang disebut-sebut sebagai cukong besar tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman.

Merespons hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini menekankan perlunya intervensi dan sinergi lintas institusi guna menertibkan aktivitas tambang ilegal yang diduga kuat dibekingi oknum tersebut. Apalagi, kegiatan yang merusak alam itu telah berlangsung menahun.

Mulyadi meminta kepolisian dan TNI tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi mendalam terhadap setiap informasi yang beredar di tengah masyatakat.

"Kekayaan dan kelestarian alam Sumatra Barat harus diselamatkan dari tangan-tangan serakah yang hanya berorientasi memperkaya diri tanpa memedulikan kerusakan lingkungan," katanya.

Di samping dari itu, Wakil Rakyat asal Dapil Sumbar II ini memberikan penekanan khusus pada sasaran penindakan. Bagi dia, aparat harus memprioritaskan pemberantasan tambang ilegal berskala besar yang beroperasi menggunakan alat berat seperti ekskavator, bukan masyarakat kecil yang mendulang emas secara tradisional.

Selama Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum resmi diterbitkan, Mulyadi menilai aktivitas masyarakat kecil dengan alat pendulang sederhana masih bisa ditoleransi karena murni untuk menyambung hidup sehari-hari.

"Yang mesti segera ditertibkan itu adalah yang menggunakan alat berat. Tidak masuk akal jika puluhan bahkan ratusan ekskavator beroperasi di satu titik lokasi, lalu itu diklaim sebagai tambang rakyat," kata dia.