Oso: GKSR Cegah Kerdilisasi Politik dan Demokrasi

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 3 Maret 2026 - 22:17 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar Seminar Nasional membahas Parliamentary Threshold, di Jakarta Selatan, Selasa, 3 Maret 2026.

Hadir para pengurus DPP Partai Nonparlemen yang tergabung dalam GKSR seperti dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

Hadir juga sebagai pembicara eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, dan Mahfud MD; Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini; serta Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam kesempatan itu, Yusril menilai, Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen, tak perlu ada. Menurut dia, PT tak memiliki kaitan dengan stabilitas politik, parlemen, dan lain sebagainya. 

Dia juga menceritakan tentang sejarah Threshold di Pemilu tahun 1955 itu, yang diikuti oleh 49 partai, namun hanya 8 partai yang memiliki kursi di parlemen. 

"Ada satu kursi fraksi PIR Azahrain. PNI dan Masyumi 58 kursi, NU 45, PKI 37 kursi. Apakah tanpa PT, Pemerintah tak stabil? Saat itu, tak stabilnya karena soal politik kekuasaan," kata Yusril.

Pada Pemilu-pemilu berikutnya, lanjut dia, hingga tersisa 3 partai, tak ada juga threshold. "Perlu penyederhanaan, supaya poltik stabil? Nggak juga. Jadi, biarkan saja partai banyak, dia akan sederhana sendiri," terangnya.

Soal putusan MK, ungkap Yusril, Pemerintah telah membahas hal itu. Namun, masih ada tarik ulur, dan pihaknya terus mencoba untuk merumuskan secara rasional.

Yusril juga berjanji akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi, untuk mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR. 

"Pemerintah terbuka. Saya akan jadi penghubung dengan teman-teman semua," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (Oso) mengapresiasi para tokoh bangsa, para pagar konstitusi, dan pejuang demokrasi yang hadir dalam forum tersebut.

Kata Oso, GKSR hadir sebagai perwakilan kedaulatan rakyat. GKSR adalah kumpulan partai yang meski tak punya kursi, tapi punya legitimasi suara rakyat.