Pemerintah Pakai UU Darurat Ambil Alih Perusahaan China

• 

• Berita

• Dunia

Selasa, 14 Oktober 2025 - 14:04 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Belanda resmi mengambil alih produsen chip milik China, Nexperia, yang beroperasi di negara tersebut, dengan alasan risiko terhadap keamanan ekonomi dan teknologi Uni Eropa (UE).

Namun, Nexperia menilai bahwa langkah tersebut sangat berlebihan, dan mereka menegaskan sudah mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku selama ini, seperti dikutip dari situs Russia Today, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kementerian Ekonomi Belanda menggunakan undang-undang atau UU Darurat yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk mengambil alih perusahaan yang sahamnya kini dimiliki Wingtech Technology China.

Pernah menjadi bagian dari grup elektronik Belanda, Philips, Nexperia mengkhususkan diri dalam produksi chip bervolume tinggi yang digunakan dalam industri otomotif, elektronik konsumen, dan industri lainnya.

Amsterdam mengklaim pengambilalihan tersebut bertujuan untuk mencegah situasi dimana chip Nexperia bisa tidak tersedia dalam keadaan darurat sehingga dapat menimbulkan risiko bagi keamanan ekonomi Belanda dan Uni Eropa.

Pemerintah Belanda menyebut langkah tersebut “sangat luar biasa”, dengan mengutip “sinyal-sinyal terkini dan tajam mengenai kekurangan dan tindakan tata kelola yang serius” di dalam Nexperia.

Perusahaan teknologi tersebut mengecam langkah pemerintah Belanda sebagai "intervensi berlebihan yang didorong oleh bias geopolitik, alih-alih penilaian risiko berbasis fakta," menurut unggahan WeChat yang kini telah dihapus, yang diarsipkan oleh blog kebijakan China, Pekingnology.

Wingtech menyatakan akan mengambil tindakan untuk melindungi hak-haknya dan akan meminta dukungan pemerintah.

Perusahaan tersebut kemudian mengatakan dalam pengajuan ke Bursa Efek Shanghai bahwa kendalinya atas Nexperia akan dibatasi sementara karena perintah Belanda dan putusan pengadilan yang memengaruhi pengambilan keputusan dan efisiensi operasional.

Pengambilalihan Nexperia oleh Belanda melalui UU Darurat terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Selama setahun terakhir, China dan Uni Eropa (UE) telah berselisih mengenai apa yang diklaim blok tersebut sebagai dumping Beijing atas beberapa barang penting dan kelebihan produksi industrinya.

China menuduh Uni Eropa melakukan proteksionisme. Pada pekan lalu, Beijing memperketat pembatasan ekspor logam tanah jarang dan turunannya, sebuah langkah yang dapat semakin merugikan industri otomotif UE yang sedang berjuang.