Pemprov DKI Prioritaskan Progam Sekolah Swasta Gratis dalam APBD

• 

• Berita

• Metro

Selasa, 22 Juli 2025 - 08:46 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan salah satu program yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta adalah sekolah swasta gratis.

Rano saat memberi tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi sebagai proyek percontohan.

“Pelaksanaannya akan dievaluasi, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti program sekolah swasta gratis,” kata Rano di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Rano juga menegaskan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov akan melakukan pengawasan ketat agar alokasinya tepat sasaran.

Rano menambahkan, untuk mengatasi kemacetan, Pemprov DKI juga menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy.

“Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride,” kata Rano.

Selain itu, Pemprov DKI juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu.

Upaya tersebut meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, serta penambahan armada kapal untuk mendukung mobilitas dan pariwisata, termasuk kapal sekolah.

Untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi segmen sungai, serta melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.

Adapun untuk menangani dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema multiyears.

Selain itu, pembangunan waduk, situ, dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.

Terkait pendapatan daerah, Rano menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah melakukan perhitungan target secara realistis serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial.

Belanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.

“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” kata Rano. (Ant)