Perkuat Likuiditas dan Penyaluran Kredit, Purbaya Perpanjang Penempatan SAL Rp 200 Triliun

• 

• Bisnis

Senin, 23 Februari 2026 - 13:26 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, guna memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit, pemerintah bakal memperpanjang penempatan dana dari saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun hingga September 2026.

Dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2026 yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya memastikan bahwa perpanjangan itu akan dilakukan secara otomatis usai jatuh tempo pada 13 Maret 2026 mendatang, dan akan kembali dievaluasi pada September nanti.

"Jadi bank enggak perlu khawatir kehilangan likuiditas. Pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," kata Purbaya, Senin, 23 Februari 2026.

Dia menegaskan, sejak kebijakan ini dilakukan mulai September 2025 lalu, tujuannya adalah untuk mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit. Hingga pada Januari 2026, Suku bunga deposito tenor enam bulan tercatat sudah turun menjadi 4,73 persen, dari sebelumnya 5,03 persen pada November 2025.

Sementara untuk bunga deposito tenor tiga bulan, pada Januari 2026 diketahui juga sudah turun menjadi 4,68 persen dari sebelumnya 4,71 persen pada November 2025.

"Kemudian per Januari (2026), untuk suku bunga kredit juga sudah turun ke 8,80 persen dibandingkan Januari tahun lalu di level 9,20 persen," ujar Purbaya.

Dia memastikan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan terus berupaya mendorong kredit supaya bisa terus tumbuh melalui penempatan dana tersebut. Hal itu terbukti seperti misalnya pada Januari 2026, dimana kredit tercatat tumbuh sebesar 9,96 persen (yoy).

Kemudian, capaian itu juga diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,5 persen, dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

"Pemerintah dan Bank Indonesia akan berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi kebijakan. Kami juga akan bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan," ujarnya.