Pertamina Buka Suara soal Nasib Harga BBM Non-subsidi Imbas Perang Iran-AS

• 

• Bisnis

Selasa, 3 Maret 2026 - 23:30 WIB

Jakarta, VIVA – Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, buka suara soal lonjakan harga minyak mentah dunia imbas perang Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel, dan kaitannya dengan harga BBM non-subsidi di Tanah Air.

Dia menjelaskan, terkait dengan harga BBM non-subsidi, saat ini Pertamina masih memantau dinamika harga minyak global sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Untuk tarif BBM ke depan, ini masih kami berproses melihat perkembangan lebih lanjut," kata Baron di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2026.

Dia mengatakan, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19 persen dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional.

Baron menambahkan, strategi pengadaan dan kemungkinan penyesuaian sumber pasokan masih berproses dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.

"Saat ini untuk penyediaan energi kami melakukan beberapa strategi yang tentunya sedang berproses, baik melalui pola yang ada, dilakukan, dan juga kami melihat bahwa tata kelola tetap harus kita kedepankan,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak naik, meskipun harga minyak dunia meroket imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

"Kalau harga BBM yang subsidi, yang bensin Pertalite, itu mau (harga minyak dunia) naik berapa pun, tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Sementara untuk bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax, Bahlil mengakui memang akan mengalami penyesuaian harga atau akan naik mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Bahlil menyampaikan, harga minyak sudah naik menjadi US$78-US$80 per barel, melebihi asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel. Sebagai negara yang mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, maka kenaikan harga minyak dunia tentunya akan membebani APBN dengan potensi pembengkakan subsidi energi yang ditanggung oleh negara.