Perubahan Iklim Bisa Ganggu Harga Pangan, BI Perkuat Sinergi Nasional

• 

• Bisnis

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:30 WIB

Surabaya, VIVA – Upaya menjaga stabilitas harga pangan kembali menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Di tengah tantangan global yang masih membayangi, mulai dari perubahan iklim hingga gangguan distribusi, penguatan ketahanan pangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan terus diperkuat agar gejolak harga pangan bisa ditekan.

Komitmen tersebut ditegaskan Bank Indonesia saat meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan, program baru ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan. Ia menjelaskan, perubahan skema dilakukan karena tantangan pengendalian inflasi pangan ke depan semakin kompleks. 

Menurut dia, faktor pasokan dan distribusi kini menjadi perhatian utama agar gejolak harga tidak kembali melonjak seperti saat terjadi El Nino berkepanjangan beberapa waktu lalu. 

“Tantangannya enggak main-main juga karena kita ingin menuju kepada ketahanan pangan. Jadi, berbagai macam seperti perubahan iklim, bagaimana sifat dari komoditas yang musiman, ini mesti kita lakukan perbaikannya terus ke depan,” ujar Aida di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menambahkan, penguatan program dilakukan agar pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga memastikan masyarakat dan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Karena itu, GPIPS akan memperkuat sektor ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan di berbagai daerah.

“Karena pasokan ini penting untuk memastikan nanti yang namanya kesenjangan antarwaktu dan antardaerah. Ini yang kita lihat penting dilakukan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, GPIPS tetap mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun kali ini, fokus utama diperkuat pada aspek pasokan dan distribusi agar ketahanan pangan nasional semakin solid.

Menurut Aida, komoditas pangan memiliki dampak besar terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyebut bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional memang sekitar 20 persen, namun bagi masyarakat kecil pengeluaran pangan bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.