3 hours ago
1
Jakarta, VIVA — Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, telah menyiapkan berbagai program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari pertamanya menjabat. Dia menegaskan sejumlah program yang akan langsung dijalankan, mulai dari pembukaan taman 24 jam, perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, hingga peningkatan kesejahteraan pendidikan bagi masyarakat.
Salah satu program pertama yang akan direalisasikan adalah pembukaan sejumlah taman di Jakarta, agar dapat diakses selama 24 jam. Namun, menurut Pramono, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan aspek keamanan.
“Dalam 100 hari pertama, kami akan membuka taman-taman di Jakarta yang sudah siap dari segi infrastruktur, seperti Taman Literasi dan Taman Langsat. Nantinya, akan ada kerja sama dengan dua perusahaan melalui program CSR untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat,” jelasnya.
Sejauh ini, lima taman telah dipilih sebagai lokasi percontohan karena telah memenuhi standar kesiapan, termasuk akses transportasi publik yang memadai. Salah satunya adalah Taman Lapangan Banteng. Namun, beberapa taman yang dianggap memiliki potensi besar seperti Taman Tebet, masih harus menunggu perbaikan infrastruktur pendukung, terutama lahan parkir.
Dalam menghadapi persoalan banjir Jakarta, Pramono menegaskan akan memperbaiki berbagai aspek yang masih kurang. Seperti perawatan drainase dan infrastruktur pengendalian air. Ia juga mengakui bahwa kewenangan Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya terbatas, sehingga tidak bisa menjalankan kebijakan secara penuh.
“Saya akan memperbaiki hal yang masih kurang. Memang Pj Gubernur tidak memiliki kewenangan sebesar Gubernur definitif, sehingga ada batasan dalam eksekusi program,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Selain melanjutkan program normalisasi sungai, revitalisasi drainase, dan pembangunan sumur resapan yang telah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, Pramono menekankan pentingnya kerja sama. Terutama dengan lembaga atau badan yang memiliki pengalaman dalam pengendalian banjir.
“Saya akan melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk proyek jangka panjang seperti Giant Sea Wall, atau yang saya sebut sebagai Giant Mangrove. Ini penting untuk menjaga pasokan air tawar serta mencegah penurunan permukaan tanah yang terus terjadi,” jelasnya.
Sekolah Swasta Gratis dan Evaluasi KJP
Di sektor pendidikan, Pramono menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas akses bantuan pendidikan hingga ke sekolah swasta melalui skema yang masih dalam tahap uji coba.
“KJP ini setelah kami telusuri ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak akan lagi dilakukan di satu tempat seperti Rawa Bunga, tetapi akan diperluas ke 44 kecamatan di Jakarta agar lebih merata,” jelas mantan Sekretaris Kabinet dua periode di pemerintahan Presiden Jokowi itu.
Selain itu, Pramono juga menjanjikan kebijakan “pemutihan” bagi masyarakat yang ijazahnya ditahan akibat kendala administrasi atau biaya pendidikan.
“Saya pastikan ijazah yang ditahan akan kami putihkan. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan program sarapan gratis bagi warga yang membutuhkan, terutama di kampung-kampung kumuh,” tambahnya.
Program sarapan gratis ini nantinya akan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar sekolah sebagai penyedia makanan. Sementara kandungan gizi dan kelayakan menu akan dikurasi oleh tim ahli.
Terkait dengan penundaan pelantikannya, Pramono menegaskan bahwa ia akan tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat dan menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan nasional.
“Saya sebagai bagian dari pemerintah daerah harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Pelantikan adalah kewenangan pusat, jadi kapan pun ditetapkan, saya siap,” katanya.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa tim transisi sudah bekerja untuk menyiapkan eksekusi 40 program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“Saya sudah duduk dengan tim transisi. Ada 40 program yang akan segera dijalankan, termasuk pemutihan ijazah, sarapan gratis, dan evaluasi KJP. Beberapa program tidak bisa langsung berjalan penuh, tapi akan kami mulai secara bertahap,” ungkapnya.
Dalam hal anggaran, Pramono menyatakan akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi yang berlaku, terutama setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.
“APBD Jakarta sudah ada, dan jika mengikuti aturan, sebenarnya bagi hasil untuk Jakarta bisa lebih tinggi dari sekarang karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Persentasenya naik cukup signifikan karena semua pungutan ada di sini,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengisyaratkan akan mencabut beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai tidak lagi relevan atau perlu disesuaikan dengan kondisi baru Jakarta.
“Kalau ditanya apakah ada pergub yang akan dicabut? Pasti ada,” tandasnya.
Halaman Selanjutnya
Di sektor pendidikan, Pramono menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas akses bantuan pendidikan hingga ke sekolah swasta melalui skema yang masih dalam tahap uji coba.
