Puji Program Swasembada Pangan Prabowo, Titiek Soeharto Tegaskan Perkuat Ketahanan Nasional

• 

• Bisnis

Jumat, 14 November 2025 - 21:34 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi IV DPR RI menyampaikan mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.

Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan. Khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional.

Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” ujar Titiek dikutip dari keterangannya, Jumat, 14 November 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.

Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Ketua Komisi 4 menilai angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

Selain itu Titiek Soeharto turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

Pimpinan Komisi IV lainnya, Alex Indra Lukman, menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 % telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan. Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah.

Pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara. Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Dia menilai kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar. (Ant)