Purbaya Sebut Debottlenecking Hambatan Usaha Percepat Investasi hingga US$30 Miliar

• 

• Bisnis

Rabu, 13 Mei 2026 - 09:30 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kanal aduan hambatan usaha (debottlenecking) oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), berpotensi mempercepat investasi mencapai lebih dari US$30 miliar.

Ditemui usai "International Seminar on Debottlenecking Channel", Purbaya mengatakan bahwa nilai tersebut berasal dari penyelesaian atas masalah hambatan sejumlah proyek investasi, akibat proses bisnis dan perizinan.

“(Debottlenecking)... lebih dari 30 miliar dolar AS. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Selain itu, pemerintah juga mencermati adanya proyek di sekitar Sumatera dengan nilai sekitar US$40 miliar, yang telah bertahun-tahun tidak berjalan. Dia menegaskan bakal mempercepat penyelesaian masalah proyek tersebut, setelah aduannya masuk dan dibahas melalui satgas.

“Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke (kanal aduan) sini,” ujarnya.

Purbaya berharap, keberadaan Satgas debottlenecking dapat mengubah persepsi investor global terhadap iklim investasi Indonesia. Sebab, Satgas ini memang dibentuk untuk mengurai hambatan investasi dan proses bisnis, terutama yang selama ini tertahan karena kendala perizinan, regulasi, atau koordinasi antarinstansi.

Satgas P2SP menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis, yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Pemerintah akan memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggunya.

Purbaya memastikan, satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien, agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar. Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

“Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” kata Purbaya.

“Tapi, menurut saya sih lebih bagus disiarkan langsung, karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa kami memecahkan masalah dengan serius,” ujarnya. (Ant).