RI Jadi Mediator Konflik AS-Iran, Hassan Wirajuda Sebut Belum Ada 'Lampu Hijau'

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 4 Maret 2026 - 02:40 WIB

Jakarta, VIVA – Eks Menteri Luar Negeri (Menlu), Hassan Wirajuda angkat bicara soal rencana Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menurut Hassan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi mediator yaitu diterima oleh pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik.

Sampai saat ini, Hassan mengatakan belum ada tanda-tanda yang terlihat bahwa AS, Israel ataupun Iran menerima rencana tersebut.

"Kita tidak membicarakan apakah indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal," kata Hassan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2026.

"Dalam kata lain, untuk menjadi mediator juga harus ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan kita belum lihat tanda-tanda itu," sambung Hassan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Kementerian Luar Negeri menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.