Jakarta, VIVA -- Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya sungguh menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penggeledahan terhadap kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Selasa, 7 Januari 2025. Menurut Said, langkah KPK tersebut dalam rangka melengkapi alat bukti terkait kasus yang menjerat Hasto. "Kami sungguh-sungguh menghormati kewenangan yang melekat pada KPK. Kami tidak punya pretensi bahwa KPK seharusnya tidak perlu (melakukan penggeledahan), KPK seharusnya tidak seperti ini, itu tidak. Mari kita hormati proses, seluruh proses di KPK dengan azas praduga tidak bersalah," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025. Said menambahkan, penggeledahan merupakan kewenangan KPK untuk melengkapi alat-alat bukti terhadap kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani. PDIP, dia menegaskan, selalu berkomitmen menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. "Pencarian barang bukti untuk melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh KPK. Pada titik itu, dari sejak awal PDI Perjuangan committed bukan hanya kali ini, dari berbagai kasus, ketika itu baik apalagi hukum, kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK," kata Said. Lebih lanjut, Said berharap kasus yang dialami Hasto bisa dilalui dengan baik. Termasuk tidak menimbulkan kegaduhan di publik, di internal PDIP dan di KPK sendiri. "Tidak menimbulkan kegaduhan di publik bagi siapapun juga baik bagi KPK maupun bagi internal kami. Kami akan jalani ini secara baik, secara sempurna untuk menunjukkan dan sekaligus memberikan advokasi kepada publik bahwa siapapun di antara kami, kader PDI Perjuangan, kena kasus hukum, katakanlah tanda kutip, kami akan taat seluruh prosesnya," ujarnya.
VIVA.co.id 8 Januari 2025 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini atau Risma dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menggugat Pilkada Jawa Timur ke MK.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengusulkan agar BPOM dilibatkan secara berkala dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, sangat mengapresiasi atas capaian dari KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dilanjutkan dengan gelaran pilkada.
PDIP mengaku terganggu jelang HUT ke-52 karena partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan merayakan ulang tahun pada 10 Januari 2025.
Terpopuler
Sejak Desember 2024, istri salah seorang hakim mengaku sudah tak merima gaji lantaran suami terseret kasus siap vonis bebas Ronald Tannur.
AF lalu istrinya YL, dan putranya yang masih berusia 3 tahun inisial AH, ditemukan meninggal dunia dalam rumah kontrakan.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini atau Risma dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menggugat Pilkada Jawa Timur ke MK.
Selengkapnya Partner
Informasi lengkap tentang perbandingan Redmi Note 13 Pro 5G dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Temukan perbedaan spesifikasi, kamera, performa, baterai, desain, dan harga!
PHP Kada yang diajukan Tim Kuasa Hukum, Edy-Hasan, masuk panel 1, majelis hakim MK Suhartoyo dan anggota majelis hakim, yakni Daniel Yusmic Pancastaki dan Guntur Hamzah.
Beberapa model HP Samsung sejutaan terbaik awal tahun 2025 sudah dilengkapi Samsung Knox, refresh rate tinggi, dan kamera beresolusi tinggi, pas banget buat pelajar!
Selengkapnya Isu Terkini
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah
KPK Respon Permintaan Prabowo supaya Aktif Awasi Pelaksanaan Haji
Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada KPK untuk aktif dalam mengawasi pelaksanaan haji tahun 2025. KPK pun buka suara terkait permintaan Presiden Prabowo tersebut.