Sibarani Dorong Petugas Imigrasi di Perbatasan Kalbar Dapat Perlindungan Risiko Kerja

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 11 April 2026 - 22:51 WIB

Pontianak, VIVA – Anggota DPR RI Komisi XIII dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menyoroti beratnya tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, pada Kamis, 9 April 2026.

Ia menilai, meningkatnya lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis berat.

“Di satu sisi, arus lalu lintas orang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kapasitas pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi,” ujar Sibarani dalam keterangannya, Sabtu, 11 April 2026.

Menurutnya, panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 km menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjangkau sejumlah titik, petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan berbatu, medan berlumpur, kawasan hutan, hingga jalur sungai.

“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” tegasnya.

Selain kondisi geografis, ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah titik perbatasan, seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan.

“Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” lanjutnya.

Karena itu, Sibarani mendorong penguatan dukungan terhadap petugas Imigrasi, baik dari sisi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja dan perlindungan risiko kerja.

“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dukungan negara harus sebanding dengan risiko yang mereka hadapi,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan kepastian hukum.

“Karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.