Soeharto Dianugerahkan Gelar Pahlawan, Idrus Marham: Kita Hormati Keputusan Presiden

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 14 November 2025 - 16:33 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto sudah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Penganugerahan dilaksanakan dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.

Selain Soeharto, pemerintah juga menganugerahkan gelar yang sama kepada sembilan tokoh lainnya.

Dalam upacara tersebut, Sekretaris Militer Presiden, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Keppres itu menegaskan bahwa Soeharto dinilai memenuhi kriteria perjuangan, pengabdian, serta jasa yang luar biasa bagi negara.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan pentingnya menghormati Keppres tersebut. Menurut dia, keputusan negara tidak seharusnya ditanggapi dengan emosi ataupun dendam politik yang dapat memecah belah masyarakat.

“Keputusan Presiden sudah keluar dan menetapkan Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang besar membutuhkan stabilitas. Perdebatan yang sarat kebencian, menurut Idrus, hanya akan merusak kohesifitas sosial masyarakat.

“Kalau kita merespons kebijakan ini hanya dengan ketidak sukaan, kebencian atau kepentingan politik, tentu masing-masing pihak hanya akan mengedepankan narasi yang menjadi pembenaran terhadap keinginannya. Jangan larut dalam perdebatan yang tidak membangun, bahkan merusak kesatuan dan persatuan. Kita ini sesama anak bangsa, satu keluarga besar yang menjadi penghuni dan pemilik Rumah Besar Indonesia. Mari kita semua bersama merawat Rumah Besar ini atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan dan kebersamaan, kekitaan, tegas Idrus.

Idrus menegaskan setiap presiden sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk Soeharto. Ia mendorong publik untuk belajar dari catatan sejarah dan menatap ke depan.

“Kekurangan Pak Harto jangan kita lanjutkan, kelebihannya mari kita teruskan. Begitu pula Bung Karno, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, semua manusia tidak ada yang paripurna,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya ruang maaf dan evaluasi rasional. “Ada institusi pertobatan dan ada institusi pemaafan. Kita sebagai anak bangsa harus melihat persoalan ini dengan hati jernih,” katanya.