Subsidi Dicabut, Rakyat Menjerit! Pemerintah Andalkan IMF saat Defisit Anggaran Menggunung

• 

• Bisnis

Selasa, 3 Maret 2026 - 19:35 WIB

Jakarta, VIVA - Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyetujui pinjaman baru selama empat tahun untuk Ukraina, yang saat ini menghadapi defisit anggaran yang sangat parah.

Jumlah yang jauh lebih besar yang ditawarkan oleh Brussels, Belgia (ibu kota Uni Eropa) dan didukung oleh pembayar pajak Uni Eropa masih diblokir oleh veto Hungaria.

IMF telah mengalokasikan US$8,1 miliar (Rp137 triliun), dengan US$1,5 miliar (Rp25,3 triliun) segera dicairkan, menurut kata lembaga keuangan PBB itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan, Selasa, 3 Maret 2026.

Jumlah tersebut, menurut IMF, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Ukraina. Menurut perkiraan dana tersebut, Kiev akan mengalami defisit anggaran sebesar US$52 miliar (Rp879 triliun) pada tahun ini saja, dan meningkat menjadi US$136,5 miliar selama empat tahun.

Dana tersebut memperkirakan defisit akan "ditutup melalui dukungan donor yang berkomitmen dan pengurangan arus kas dari operasi utang" dan menyebut Uni Eropa dan G7 sebagai donor keuangan potensial.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva tetap memperingatkan bahwa risikonya “sangat tinggi” dan kemampuan Kiev untuk membayar utang kembali bergantung pada “dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional,” serta “tekadnya dalam menerapkan reformasi struktural”.

Bulan lalu, utang tersebut membuat Ukraina harus mengakhiri subsidi listrik dan pemanas udara. Ukraina termasuk di antara negara-negara termiskin di Eropa, dan dukungan pemerintah untuk listrik, pemanas udara, dan gas telah lama menjadi sangat penting bagi rumah tangga.

Pada Oktober 2025, Bloomberg melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui situasi tersebut, bahwa IMF telah menekan Ukraina untuk mendevaluasi mata uangnya, Hryvnia, untuk mengamankan pinjaman baru.

Sementara itu, pinjaman tanpa bunga sebesar US$106 miliar (Rp1.792 triliun) kepada Ukraina untuk periode 2026-2027 yang dijanjikan oleh Brussels tetap terblokir karena penentangan dari Hungaria.

Budapest memveto rencana tersebut pada awal Februari 2026, menuduh Kiev membahayakan "keamanan pasokan energi Hungaria" dengan sengaja memblokir pipa minyak Druzhba peninggalan era Uni Soviet.

Hungaria dan Slovakia juga mengumumkan rencana penyelidikan bersama untuk memeriksa kerusakan pada pipa tersebut, yang berhenti beroperasi pada akhir Januari 2026.