Teguh Ikuti Aturan Pemerintah Pusat soal ASN Ngantor 3 Hari Seminggu

• 

• Berita

• Metro

Kamis, 13 Februari 2025 - 17:45 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal wacana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor hanya tiga hari dalam seminggu. 

"Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat kami sebagai pemerintah daerah pastinya juga akan mengikuti," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Di sisi lain, Teguh memastikan Pemprov DKI Jakarta masih mencermati wacana ASN berkantor hanya tiga hari dalam seminggu atau menerapkan Work From Anywhere (WFA).

"Tapi saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah dalam artian kita sama-sama kita follow up mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA, nanti kita juga ikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat kami," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal segera mengimplementasikan salah satu strategi mencapai efisiensi anggaran, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BKN, Zudan Arif mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

Dia menjelaskan, pihaknya bahkan telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN terkait upaya efisiensi belanja, sekaligus menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat, 7 Februari 2025.

Dia pun membahas soal skema kerja 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari bekerja di kantor, sebagai langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang dinilai tidak perlu. 

Hal itu bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana anggaran negara yang digunakan kerap disoroti sebagai penghamburan keuangan negara. Menurutnya, instruksi untuk memacu efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerjanya masing-masing.

"Jadikan efisiensi ini untuk mem-branding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif, efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan efisiensi anggaran yang dilakukan BKN, diharapkan akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan termasuk untuk menemukan pegawai bertalenta digital.

"Efisiensi anggaran bisa jadi langkah yang cermat dan terukur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan besar dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan," kata Zudan.

"Selain itu, efisiensi anggaran bisa menjadi refleksi atau cermin bagi sebuah instansi, sejauh mana mereka dapat atau telah melakukan pemanfaatan/utilisasi sumber daya/resources yang mereka punya," ujarnya.