Ucapan Saiful Mujani Berujung 2 Laporan Polisi di Polda Metro

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 10 April 2026 - 20:36 WIB

Jakarta, VIVA – Polda Metro Jaya mengaku kini telah menerima dua laporan polisi yang mempermasalahkan ucapan pengamat politik Saiful Mujani yang diduga mengandung ajakan makar.

Laporan tersebut masuk dari dua pelapor berbeda dan kini tengah ditangani penyidik. Hal itu diungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polosi Budi Hermanto.

“Kemarin ada yang kedua, terkait tentang adanya laporan terkait tentang dua orang, peristiwa yang dugaan konten di media bahwa ajakan makar,” kata dia, Jumat, 10 April 2026.

Menurut dia, kedua laporan itu dilayangkan dengan mengacu pada Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Ini masih kami lakukan pendalaman terkait tentang laporan polisi,” kata dia.

Budi menegaskan, setiap laporan masyarakat memang wajib diterima oleh kepolisian. Namun, tidak serta-merta semua laporan akan naik ke tahap penyidikan.

“Apabila tidak ditemukan unsur pidana, tidak cukup bukti, tidak ada saksi yang mendukung, ini bisa dilakukan penghentian,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan publik agar tidak menarik kasus ini ke ranah politik maupun isu SARA. Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan secara objektif dan terbuka.

“Kami mengajak untuk sama-sama bijak, tidak menjadikan laporan ini sebagai kriminalisasi atau dibawa ke isu SARA dan politik,” kata.

“Ini juga akan kita dalami dari penyidik dan silakan rekan-rekan untuk bisa mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara yang ditangani,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, polemik video viral yang menyeret nama pengamat politik Saiful Mujani berbuntut panjang. Ia kini resmi dilaporkan ke polisi atas dugaan menyebarkan narasi yang mengarah pada makar.

Laporan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polosi Budi Hermanto. Ia menyebut laporan itu telah teregister secara resmi.

“Benar, dilaporkan Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 WIB,” kata dia, Kamis, 9 April 2026.

Budi menjelaskan, laporan tersebut menggunakan Pasal 246 KUHP yang mengatur tentang dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.