4 weeks ago
4
Surakarta, VIVA – Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh untuum mengentaskan Kemiskinan menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot). Ia menuturkan, pemerintah daerah (Pemda) akan konsisen menyalurkan Rp4-5 miliar setiap tahun meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkurang.
Pemkot Solo secara konsisten mengalokasikan dana APBD setiap tahun untuk membiayai perbaikan kawasan kumuh, khususnya infrastruktur dasar. Ardi menyebut, rata-rata anggaran yang dialokasikan mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per tahun.
“Di tengah transfer daerah yang berkurang, kami tidak mengurangi anggaran khususnya untuk infrastruktur yang terutama untuk drainase untuk perkampungan atau kawasan kumuh. Tetap menjadi prioritas selain dari program-program dari kebudayaan dan para wisata,” ungkap Ardi saat kunjungan ke kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Sangkrah, Surakarta pada Jumat, 14 November 2025.
Kunjungan Walikota Solo dan SMF ke Desa Sangkrah, Surakarta
Ardi menjelaskan, Pemkot Surakarta memiliki empat prioritas pekerjaan rumah yang mencakup tingkat pengangguran, indeks pengangguran manusia, pertumbuhan ekonomi, dan terkait pengentasan kemiskinan. Percepatan penataan kawasan kumuh termasuk bagian dari melenyapkan kemiskinan yang terus digenjot oleh Ardi dah timnya.
"Kawasan kumuh ini menjadi prioritas utama terkait pengentasan kemiskinan," kata Ardi.
Lebih lanjut, Ardhi menginformasikan penataan kawasan kumuh di Solo hampir tuntas. Dari total 63 hektare kawasan kumuh di Surakarta, sekitar 47 hektare telah berhasil ditata oleh pihaknya.
"Pelan-pelan kita bersihkan, pelan-pelan kita rapikan,” tandasnya," kata Ardi.
Penataan kawasan kumuh berkaitan langsung dengan indeks pembangunan manusia (IPM), angka harapan hidup, hingga peningkatan kualitas kesehatan warga. Indikator tersebut yang berusah dicapai terlebih Pemda Surakarta mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa hibah tanah sehingga mempercepat visi Ardi untuk menjadikan Kota Batik ini sebagai kota metropolitan yang berbudaya.
"Kota Surakarta merupakan kota yang bertumbuh yang kedepan ada dorongan untuk menjadi kota metropolitan yang berbudaya," imbuh Ardi.
DBH Dipotong, APBD Jakarta 2026 Sebesar Rp 81,3 Triliun
APBD DKI Jakarta 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat Rp 15 triliun.
VIVA.co.id
13 November 2025
