Sumber : Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan sikap pemerintah netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut disampaikan Yusril merespons Muktamar Ke-10 PPP di Ancol pada Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025, yang melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya sama-sama mengaku terpilih secara aklamasi, dan mengklaim kepemimpinan yang sah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Keduanya juga akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru pascamuktamar ke Kementerian Hukum. "Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 29 September 2025. Yusril memastikan pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP nantinya. Ia mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kemenkum dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung. "Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," ujarnya Yusril menekankan bahwa pemerintah tidak akan dan sama sekali tidak berkeinginan mencampuri dinamika internal partai mana pun. Menurutnya, konflik internal partai merupakan urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku. "Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," ungkap Yusril. Ia menegaskan dalam negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi. Pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan. Untuk itu, dalam mengesahkan pengurus parpol, Yusril menyebutkan satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. "Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Warga Kabupaten Tangerang digegerkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kain kafan dan tulang ditemukan di area proyek pembangunan perumahan Suvarna Sutera.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh PPP
Istana cabut ID Pers jurnalis CNN Indonesia usai bertanya soal program Makan Bergizi Gratis. Tere Liye: ini tanda bahaya bagi demokrasi, mirip era Orde Baru.
Edy menyebut pengawasan bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan melalui puskesmas, dinkes dan BPOM bekerja secara bersamaan
Dengan sistem pembayaran yang transparan, terjangkau, Adaumroh menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin beribadah dengan tenang dan terjamin
Terpopuler
Fenomena pasien kanker Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri bukan hal baru. Mulai dari Sumatera yang menuju Malaysia dan Singapura, hingga pasien dari Jakarta.
Meta Deskripsi: Jangan sampai salah beli TV di 2025! Simak perbandingan mendalam (indepth) 5 TV Terbaik dari LG OLED C4, Samsung Neo QLED QN90D, hingga Hisense Mini LED
Video penari Dolalak di peringatan Maulid Nabi di Wonosobo viral. Panitia klarifikasi dan minta maaf, sebut ada kelalaian teknis tanpa niat menistakan agama.
Viral video Kepsek dan guru SD di Pandeglang karaoke saat jam belajar pakai smart TV bantuan Prabowo. Publik geram, program digitalisasi pendidikan jadi sorotan.
Boeing mulai membangun jet tempur siluman generasi keenam F-47. Disebut lebih canggih dari F-22, pesawat ini akan jadi andalan Angkatan Udara AS dalam menghadapi persaing
Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas di kediamannya, Jalan Kertanegara, Minggu, 28 September 2025 malam.
Selengkapnya Partner
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Selatan kembali menunjukkan pendekatan humanisnya melalui serangkaian kegiatan edukasi dan dialog yang menyasar beragam lapi
PSMS Medan berhasil meraih kemenangan perdana di Liga 2 2025-2026. Tim dengan julukan Ayam Kinantan tersebut berhasil menundukkan Sumsel United dengan skor 2-0.
Setelah Borneo FC mengalahkan Persija Jakarta 3-1, kemarin malam WIB, bagaimana susunan klasemen BRI Super League 2025/26 pekan ke-7? Ini klasemen sementaranya.
Selengkapnya Isu Terkini
"Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun," imbuhnya
Yusril soal Dualisme PPP: Pemerintah Tidak Akan Sahkan Kepengurusan Parpol Jika Terjadi Konflik
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

3 weeks ago
11









