6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Ini Catatan dari KAMMI

Jakarta, VIVA - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto akan memasuki enam bulan kepemimpinannya. Namun, saat ini, RI tengah dihadapi tantangan struktural yang kompleks. 

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan ada tiga sektor strategis mengalami kemunduran secara bersamaan. Ketiga sektor itu kondisi demokrasi, penegakan hukum dan HAM, hingga kondisi perekonomian. Kondisi itu yang dinilai melatarbelakangi gerakan #Indonesiadarurat.

Ahmad Jundi selaku Ketua Umum PP KAMMI, sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, dihadapkan dengan harapan tinggi publik akan pemulihan pasca pandemi. Lalu, ada harapan peningkatan kesejahteraan ekonomi, hingga penguatan demokrasi. 

Namun, ia menekankan hampir 6 bulan masa pemerintahan Prabowo seperti masih jauh dari harapan. 

"Harapan masih jauh panggang daripada api, kebijakan Pemerintahan Prabowo belum terasa dampaknya. Justru kadang kontradiktif, seperti efisiensi tapi menggemukkan kabinet, ditambah pola komunikasi pemerintah yang sangat buruk,” kata Jundi, dikutip pada Kamis, 16 April 2025.

Sementara, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi menyoroti ada persoalan mendasar dalam orientasi politik negara. Kata dia, pemerintah seharusnya memperkuat demokrasi dan melindungi hak warga negara.

Namun, menurut dia, yang terjadi justru bergerak menuju arah yang kontraproduktif.

“Apa yang sebelumnya diperjuangkan dalam agenda reformasi, kini justru mengalami kemunduran. Kebebasan berpendapat terkekang dengan bayang-bayang UU ITE," jelasnya.

Dia menyinggung aksi demosntrasi yang kerap direspons dengan tindakan represif aparat. Pun, ada juga teror terhadap pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi.

"Aksi demonstrasi kerap direspon dengan tindakan represif aparat, terbaru aksis teror kepada jurnalis ancaman nyata kebebasan pers. Inilah indikasi nyata darurat demokrasi,” tutur Arsandi.

Kemudian, ia juga menyoroti Pemerintah dan DPR yang mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jadi UU pada Kamis, 20 Maret 2025.
Pengesahan UU TNI akan memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi perwira aktif TNI. 

Dalam revisi UU TNI menaikkan usia pensiun dari 58 menjadi 60 tahun untuk perwira tinggi. Kemudian, dari 53 menjadi 58 tahun untuk perwira menengah hingga bintara dan tamtama. Kondisi itu berimplikasi langsung pada beban fiskal negara.

PP KAMMI juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis senior.

Di salah satu kesempatan itu, awalnya, Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi adalah hal yang wajar dilakukan di negara demokrasi asal berlangsung dengan damai. Namun, di satu sisi Prabowo meminta masyarakat untuk objektif dalam menilai apakah demo yang terjadi adalah murni aspirasi dari masyarakat atau ada yang membayar. 

Menurut Arsandi, narasi itu tak hanya menyudutkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia menekankan narasi itu juga menciptakan delegitimasi terhadap gerakan sosial yang sah. 

"Alih-alih dijawab dengan dialog, kritik dan aspirasi publik justru dicurigai sebagai ancaman stabilitas nasional,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, ada tantangan yang dinilai tak kalah kompleks. Menurut Alzeiraldy selaku Kepala Departemen Kajian Strategis KP PP KAMMI, melemahnya rupiah bukan semata akibat faktor eksternal, Dia menilai kondisi itu karena juga dipicu oleh defisit transaksi berjalan dan ketidakpastian arah kebijakan fiskal. 
Kementerian Keuangan tercatat merevisi pertumbuhan ekonomi dari target optimis 5,4% jadi hanya 4,8% pada kuartal pertama tahun 2025. Hal itu berdasarkan laporan dari  Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025. 

Dia bilang kondisi itu semakin terasa di tingkat akar rumput. Sebab, harga kebutuhan pokok meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. 

"Dan, pelaku usaha kecil menghadapi tekanan likuiditas. Gelombang PHK massal terjadi di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, otomotif, hingga teknologi, terutama akibat penyesuaian pasar dan lemahnya dukungan kebijakan stimulus,” kata Alzeiraldy.