16 hours ago
7
Jakarta, VIVA - Perilaku tidak patut warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas jadi sorotan DPR terutama Komisi XIII DPR. Perlu adanya evaluasi peta jalan pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti kehebohan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Hal itu karena sebanyak 14 orang narapidana di Rutan Sialang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba. Video aksi narapidana itu viral di media sosial.
Menurut Willy, insiden itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan perstiwa sejenis lainnya.
“DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” kata Willy Aditya, Kamis, 17 April 2025.
Namun, menurut dia, persoalan ini perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan. Kata dia, pihaknya akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengkoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya di Rutan Salemba, Jakpus
Photo :
- VIVA/Zendy Pradana
Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai persoalan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di RI dapat dihasilkan.
“Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk tentu kasus Lapas Sialang Bungkuk ini," tutur politikus Partai Nasdem itu.
Dia menuturkan pihaknya juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak terkait sistem pemasyarakatan warga binaan ini.
"Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,” jelasnya.
Willy menuturkan permasalahan pengelolaan lepas di Tanah Air cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya sehingga ada perbaikan.
Pun, ia mengkritisi anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa warga binaan yang berjoget sambil konsumsi miras atau narkoba.
“Kita perlu temukan akar masalahnya beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,” ujar Willy.
“Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
“Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk tentu kasus Lapas Sialang Bungkuk ini," tutur politikus Partai Nasdem itu.
