Ada Dua Skema Hunian untuk Korban Bencana di Sumatera

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 22 Maret 2026 - 22:00 WIB

Sumatera, VIVA – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu langkah utama yang akan segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Program ini difokuskan bagi penyintas yang rumahnya mengalami kerusakan berat, roboh, atau hanyut akibat banjir. Kehadiran hunian tetap diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara lebih stabil dan aman.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah akan segera dilakukan usai Lebaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan daerah-daerah yang telah siap dapat segera memulai pembangunan.

"Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan realisasi program tersebut. Sejumlah lembaga turut dilibatkan dalam proses ini, antara lain BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Polri. Selain itu, dukungan juga datang dari sektor swasta dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntap akan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama adalah skema in situ, yaitu pembangunan rumah di lokasi atau di sekitar tempat tinggal sebelumnya. Skema ini hanya diterapkan pada wilayah yang telah dinyatakan aman dari risiko bencana.

Salah satu contoh lokasi yang akan menggunakan metode ini adalah Kabupaten Bireuen, dengan usulan pembangunan sebanyak 365 unit hunian.

Sementara itu, skema kedua adalah pembangunan secara komunal atau relokasi terpusat. Dalam pendekatan ini, hunian akan dibangun di satu kawasan baru yang telah dipastikan aman dan layak huni. Skema ini diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya tinggal di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk dihuni kembali.

Secara keseluruhan, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan sebanyak 36.669 unit hunian tetap di tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, 110 unit telah selesai dibangun, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.